SimpulNusantara.com_Bulukumba, Polemik data desil yang dikeluhkan masyarakat kembali menemui jalan buntu. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba yang mengusung tajuk “Desil: Anugerah atau Bencana” terpaksa ditunda setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba tidak menghadiri forum yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (13/11/2026).
Ketidakhadiran BPS menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Padahal, instansi ini diharapkan memberikan penjelasan substantif mengenai persoalan data desil yang selama ini menuai keluhan masyarakat dan menjadi perhatian sejumlah lembaga.
RDP dihadiri Ketua DPRD Bulukumba Andi Suriadi, Wakil Ketua I Pahidin HDK, Wakil Ketua II Syahruni Haris, Ketua Komisi IV Syamsir Paro, serta sejumlah anggota DPRD.
Hadir pula Kepala Dinas Sosial Bulukumba Hj. Darmawati, kepala Bapperida Andi Irma Damayanti, pimpinan BAZNAS Bulukumba Yusuf Sandi, serta perwakilan sejumlah lembaga, organisasi, dan asosiasi masyarakat.
Namun, forum yang semestinya menjadi ruang klarifikasi justru kehilangan salah satu pihak penting. Absennya BPS membuat pembahasan kehilangan kesempatan untuk menguji langsung persoalan metodologi, validitas, dan akurasi data yang menjadi pokok polemik.
Sejumlah perwakilan lembaga dan asosiasi yang hadir menyayangkan ketidakhadiran tersebut. Mereka menilai penjelasan BPS sangat diperlukan agar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat tidak berhenti pada perdebatan tanpa kepastian.
Di tengah dinamika forum, Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba Syamsir Paro mengusulkan agar RDP ditunda dan dijadwalkan kembali. Penundaan dinilai menjadi pilihan agar pembahasan tidak berlangsung sepihak tanpa kehadiran seluruh instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan tersebut.
Persoalan desil bukan sekadar urusan angka atau pengelompokan statistik. Data tersebut berkaitan dengan pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu rujukan dalam penentuan sasaran berbagai program perlindungan serta bantuan sosial pemerintah.
Karena itu, ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan persoalan serius: masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak terakomodasi, sementara ketepatan sasaran program pemerintah ikut dipertanyakan.
Penundaan RDP ini sekaligus menyisakan pekerjaan rumah bagi DPRD dan instansi terkait. Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan administratif. Mereka membutuhkan keterbukaan mengenai bagaimana data disusun, diperbarui, diverifikasi, serta mekanisme apa yang tersedia ketika ditemukan ketidaksesuaian.
RDP lanjutan diharapkan tidak kembali menjadi forum formalitas. Kehadiran BPS bersama seluruh instansi terkait menjadi penting agar polemik data desil memperoleh jawaban yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, ketika data sosial menentukan akses masyarakat terhadap program pemerintah, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
