SimpulNusantara.com_Bulukumba, Komisi I DPRD Kabupaten Bulukumba menuntaskan rapat kerja pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
Rapat kerja tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bulukumba, Senin (7/9/2026).
Pembahasan melibatkan sejumlah OPD dan perangkat pemerintahan yang menjadi mitra kerja Komisi I, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Inspektorat Daerah, Satpol PP dan Damkar, kecamatan dan kelurahan, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
Dalam rapat tersebut, Komisi I melakukan pendalaman terhadap program dan kegiatan yang masuk dalam rancangan PPAS APBD Perubahan 2026. Pembahasan diarahkan untuk memastikan setiap usulan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta dapat dilaksanakan secara efektif.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bulukumba, Fahidin HDK, mengatakan pembahasan anggaran tidak hanya berorientasi pada besaran alokasi, tetapi juga harus mempertimbangkan urgensi program dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan anggaran yang masuk dalam APBD Perubahan ini benar-benar berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Jangan sampai ada program yang dianggarkan, tetapi manfaatnya tidak maksimal,” ujar Fahidin.
Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Setiap anggaran tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami mendorong OPD agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Fahidin juga berharap hasil pembahasan bersama OPD mitra kerja dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan Rancangan PPAS APBD Perubahan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
“Intinya, kita ingin APBD Perubahan ini betul-betul menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat. Apa yang menjadi prioritas harus kita kawal bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran,” pungkasnya.
