SimpulNusantara.com_Bulukumba, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Andi Suriadi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di lokasi Jambore Pelayanan Publik Kecamatan Ujung Loe, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan atas perlindungan, keamanan, dan keadilan.
Rakor ini juga menjadi wadah untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan kekerasan terhadap perempuan.
Kehadiran Ketua DPRD Bulukumba merupakan bentuk dukungan lembaga legislatif terhadap komitmen pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem perlindungan perempuan yang lebih terpadu, responsif, dan berkelanjutan.
Andi Suriadi menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan dan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat.
“DPRD memandang bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, aman, dan berkeadilan,” tegas Andi Suriadi.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar memberikan perlindungan kepada perempuan, termasuk mendukung upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bagi para korban.
“Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan daerah yang memberikan perlindungan, memperkuat pencegahan, serta memastikan tersedianya dukungan terhadap upaya perlindungan dan pemulihan korban sesuai dengan kewenangan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kolaborasi antarlembaga agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak berjalan secara parsial, tetapi dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan korban.
“Pencegahan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan komitmen bersama. DPRD melalui fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan akan terus menjadi bagian dari upaya membangun kebijakan daerah yang lebih responsif, melindungi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, penandatanganan MoU dan PKS dalam kegiatan tersebut menjadi landasan penting bagi para pihak untuk memperkuat kerja sama, menyelaraskan program, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya perlindungan perempuan.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sekaligus menghadirkan sistem perlindungan yang mampu memberikan kepastian penanganan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan di Kabupaten Bulukumba.












