SimpulNusantara.com_BULUKUMBA, Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Lidik Pro, Muhammad Darwis, melayangkan pernyataan keras terkait proyek pembangunan unit Koperasi Merah Putih (KMP) yang dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Lidik Pro mencium adanya indikasi ketidakwajaran dalam alokasi anggaran pembangunan fisik yang dipatok sebesar Rp1,658 miliar per unit.
Menurut Darwis, angka tersebut dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan spesifikasi bangunan yang ada di lapangan. Ia menduga adanya potensi pemotongan anggaran atau “penyunatan” dana yang seharusnya masuk ke fasilitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Anggaran sebesar Rp1,658 miliar untuk satu unit koperasi itu angka yang fantastis. Namun, dari pemantauan tim kami, ada indikasi bahwa dana yang terserap ke fisik bangunan tidak mencerminkan nilai tersebut. Kami menduga ada anggaran yang ‘disunat’ di tengah jalan,” tegas Muhammad Darwis dalam keterangannya. Kamis/26/03/2026.
Lidik Pro mendesak lembaga pemeriksa keuangan negara untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap PT Agrinas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang bersumber dari dukungan perbankan nasional (Himbara) dan alokasi terkait ketahanan pangan benar-benar tepat sasaran.
Ada tiga poin utama yang disoroti oleh Sekjend Lidik Pro:
Kesesuaian Spesifikasi: Apakah material dan luas bangunan 600 m^2 benar-benar menghabiskan biaya Rp2,9 juta per meter persegi di wilayah pedesaan?
Transparansi Kontrak: Bagaimana proses penunjukan pelaksana di lapangan agar tidak terjadi penggelembungan harga (mark-up).
Kemanfaatan Masyarakat: Memastikan bahwa anggaran besar tersebut tidak hanya menguntungkan pihak korporasi, tetapi benar-benar menjadi aset bagi anggota koperasi di daerah.
Sebagai lembaga investigasi, Lidik Pro menyatakan akan terus mengawal jalannya program pembangunan KMP di seluruh wilayah, khususnya di Sulawesi Selatan. Darwis memperingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan anggaran yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat tersebut.
“Harapan kami jelas: Audit segera PT Agrinas Jangan sampai program mulia untuk kedaulatan pangan ini justru menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum tertentu. Kami tidak akan tinggal diam jika menemukan bukti-bukti fisik yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya),” tutup Darwis.
