SimpulNusantara.com_Maluku Utara, Kasus pemukulan terhadap kader perempuan dalam aksi unjuk rasa di Maluku Utara kembali memperlihatkan wajah buram institusi Polri. Aparat yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru tega melukai perempuan yang sedang menyuarakan aspirasi. Ini bukan sekadar “excess” atau kesalahan prosedur dalam pengendalian massa, melainkan bukti adanya budaya kekerasan yang masih mengakar di tubuh Polri.
Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya tindakan brutal, tetapi juga penghinaan terhadap nilai kemanusiaan, demokrasi, dan martabat bangsa. Di tengah perjuangan panjang perempuan untuk hadir, bersuara, dan berperan aktif di ruang publik, tindakan represif aparat justru menjadi penghalang nyata. Luka di wajah seorang perempuan aktivis adalah simbol luka kolektif bangsa ini: negara yang gagal melindungi warganya, terutama mereka yang paling rentan.
Polri sering menjanjikan reformasi, profesionalisme, dan pendekatan humanis. Namun, yang terus berulang terlihat di lapangan adalah gas air mata, pentungan, darah, dan trauma. Slogan “Presisi” kian tampak hanya sebagai jargon kosong, tanpa makna bagi rakyat yang setiap kali turun ke jalan justru dihantam, bukan diayomi.
Kita harus berani menyebut ini dengan jelas: Polri sedang menghadapi krisis legitimasi. Rakyat tidak lagi melihat polisi sebagai penjaga keadilan, melainkan sebagai alat represi kekuasaan. Kekerasan terhadap perempuan memperparah keretakan ini—sebab ia tidak hanya menyakiti tubuh, tetapi juga menutup ruang demokrasi dan mempermalukan bangsa di mata dunia.
Atas dasar itu, kami menyatakan sikap:
1. Mendesak proses hukum yang terbuka dan transparan terhadap aparat pelaku pemukulan.
2. Menuntut evaluasi total terhadap sistem dan pola pengendalian massa di tubuh Polri.
3. Menekankan pentingnya integrasi perspektif gender dalam setiap kebijakan dan praktik keamanan.
Sudah cukup rakyat diperlakukan sebagai musuh. Polri harus segera menghentikan pola represif ini, atau bersiap menghadapi runtuhnya kepercayaan publik sepenuhnya. Demokrasi tidak akan pernah aman jika aparat terus menjadikan rakyat sebagai sasaran kekerasan—apalagi terhadap perempuan yang sedang memperjuangkan suara keadilan.
Polri harus memilih: kembali pada mandat sebagai pengayom, atau selamanya dikenang sebagai institusi penindas.
Gita Lestari
Kader HMI Cabang Bulukumba
