SimpulNusantara.com_BULUKUMBA, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menggelar rapat mitra komisi dalam rangka pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Bulukumba, Senin (6/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Alkhaisar Jainar Ikrar, didampingi Wakil Ketua Komisi, Andi Usdar, serta dihadiri oleh para anggota Komisi I, yakni Kurdiansyah Anggoro, Andi Suriadi, Fatinah Qauliyah, Abdul Samad, Samsir Siregar, dan Juandy Tandean.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi I turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Ketua Komisi I, Alkhaisar Jainar Ikrar, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari tahapan awal penyusunan APBD 2026. Komisi I berupaya memastikan agar setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD mitra sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
“Rapat ini menjadi ruang sinkronisasi antara DPRD dan OPD untuk menyamakan persepsi terkait prioritas program tahun 2026. Kami ingin memastikan setiap rencana anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” ujar Alkhaisar.
Selain membahas rencana program kerja, Komisi I juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Diharapkan, hasil pembahasan ini dapat menjadi dasar penyusunan PPAS yang lebih terarah sebelum dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran DPRD Bulukumba bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dengan berlangsungnya rapat tersebut, DPRD Bulukumba menunjukkan komitmennya dalam memastikan proses perencanaan anggaran berjalan transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
